C.E.R.I.A C.E.R.I.A C.E.R.I.A C.E.R.I.A C.E.R.I.A
Cepat Efektif Responsif Integritas Akuntabel
Tentang Rumah Aspirasi

Rumah Aspirasi adalah media kanal tempat dimana masyarakat dapat memproses permohonan untuk menyampaikan, menyalurkan aspirasinya kepada DPR RI. Dengan kanal rumah aspirasi ini masyarakat dapat menyampaikan lebih awal pemberitahuan permohonan akan menyampaikan aspirasi apa yang masyarakat rasakan, baik itu menyangkut masukan atas pembahasan dan proses politik yang ada di Dewan atau pun berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Rumah Aspirasi ini, sangat berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis kepada DPR dalam proses :

  1. Penyusunan dan Penetapan Program Legislasi Nasional
  2. Penyiapan dan Pembahasan RancanganUndangUndang
  3. Pembahasan Rancangan UndangUndang tentang APBN
  4. Pengawasan pelaksanaan UndangUndang
  5. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah

Masukan aspirasi disampaikan kepada Anggota dan / atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR dengan menyebutkan Identitas yang jelas.

Rumah Aspirasi sebagai sebuah kanal permohonan penyampaian aspirasi menjadi sangat penting mengingat program kerja DPR RI sudah terjadwal berdasar keputusan Badan Musyawarah DPR RI yang menyangkut waktu pembahasan program Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Dengan Rumah Aspirasi ini maka Bagian yang menangani Penyaluran Delegasi Masyarakat akan dapat mengkoordinasikan lebih awal dengan Sekretariat Alat Kelengkapan DPR RI maupun Sekretariat Fraksi-Fraksi yang ada di DPR RI, sesuai dengan tujuan permohonan masyarakat. 


43

2018

2

September

33

AKD

10

FRAKSI

Aturan Hukum

REPRESENTASI RAKYAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

MELALUI

RUMAH ASPIRASI

 

Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, Pasal 210 ayat(1), ayat (2) dan ayat (4) yaitu :

  1. Fungsi DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat
  2. Dalam melaksanakan representasi rakyat sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara lain; melalui kunjungan kerja, pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.
  3. Dalam pembukaan ruang partisipasi public sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Anggota dapat membuat Rumah Aspirasi.

Pasal 215 menyatakan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses :

  1. Penyusunan dan penetapan Prolegnas;
  2. Penyiapan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang
  3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN;
  4. Pengawasan pelaksanaan undang-undang; dan
  5. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pasal 216 disebut kan bahwa :

  1. Dalam hal masukan diberikan secara tertulis dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, masukan disampaikan kepada Anggota dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPR.
  2. Dalam hal masukan diberikan dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf c, masukan disampaikan kepada pimpinan komisi.
  3. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan menyebutkan identitas yang jelas ditujukan kepada Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Panitia Khusus, Pimpinan Badan Legislasi, atau Pimpinan Badan Anggaran  yang menyiapkan dan menangani pembahasan rancangan undang-undang serta melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang atau melaksanakan kebijakan pemerintah.
  4. Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PimpinanDPR, masukan diteruskan kepada Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Panitia Khusus, Pimpinan Badan Legislasi, atau Pimpinan Badan Anggaran yang menyiapkan rancangan undang-undang.

Pasal 217 disebutkan bahwa :

  1. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Panitia Khusus, Pimpinan Badan Legislasi, atau Pimpinan Badan Anggaran, menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
  2. Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Panitia Khusus, Pimpinan Badan Legislasi, atau Pimpinan Badan Anggaran menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Panitia Khusus, Pimpinan Badan Legislasi, atau Pimpinan Badan Anggaran, atau pertemuan dengan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Panitia Khusus, Pimpinan Badan Legislasi, atau Pimpinan Badan Anggaran didampingi oleh beberapa Anggota yang terlibat dalam penyiapan rancangan undang-undang.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sebagimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib, maka Sekretariat Jenderal sebagai sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga Negara, dan dalam pelaksanaannya menyalurkan aspirasi delegasi masyarakat kepada Dewan dengan membuka kanal rumah aspirasi.

Profil Biro Protokol

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaiman diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian.

 

Dalam struktur organisasi, Biro Protokol berada didalam ruang lingkup Deputi Bidang Administrasi. Tugas Biro Protokol adalah menyelenggarakan dukungan keprotokolan kepada  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.

 

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Biro Protokol terdiri atas :

  1. Bagian Acara; dan
  2. Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dukungan keprotokolan dalam kegiatan upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian, serta pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan pelaksanaan urusan logistik keprotokolan.

 

Pada Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa subbagian Penyaluran Delegasi Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pelaksanaan urusan logistic keprotokolan, pelaksanaan tata usaha Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat.