• Form PDM
  • Cari PDM

  • Scan KTP:

Prosedur Penerimaan dan Penyaluran Delegasi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, menyatakan bahwa DPR RI mempunyai 3 Fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

Terkait dengan ketiga fungsi tersebut, masyarakat dapat turut berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi ke DPR. Aspirasi tersebut antara lain terkait proses Penyusunan dan Penetapan Prolegnas, Penyiapan dan Pembahasan RUU, Pembahasan RUU tentang APBN, Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang, serta Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah. Aspirasi masyarakat tersebut dapat disampaikan kepada Pimpinan DPR, Komisi I sampai dengan XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus, dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna DPR.

Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 huruf g sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2015, menyatakan bahwa DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 294 Peraturan Tata Tertib DPR untuk mendukung kelancaran Tugas DPR, maka dibentuk Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPR dan Badan Keahlian DPR yang dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian DPR. Masing-masing sistem pendukung tersebut bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR.

 

I. TATA CARA PERMOHONAN PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT

Aspirasi Masyarakat dapat disampaikan kepada DPR RI melalui beberapa cara permohonan yaitu :

A. Permohonan Penyampaian Secara Online.

Dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat dapat menyampaikan permohonan secara online melalui web http://www.dpr.go.id. untuk diterima oleh Anggota maupun Alat Kelengkapan DPR.

Adapun prosesnya sebagai berikut:

  1. Buka web http://www.dpr.go.id;
  2. Pilih menu "layanan" kemudian pilih menu "Rumah Aspirasi";
  3. Pada halaman "Rumah Aspirasi" pilih menu "Layanan" kemudian isi form PDM, Upload KTP, lalu Submit ;
  4. Anda akan mendapatkan Nomor Tiket;
  5. Dengan Nomor Tiket anda dapat mengecek status pengajuan anda.

B. Permohonan Penyampaian Secara Lisan / Langsung.

Masyarakat dapat menyampaikan permohonan aspirasi secara langsung kepada Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, atau Pimpinan Panitia Khusus dengan mengisi Formulir Permohonan penyampaian aspirasi yang tersedia di Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat, Biro Protokol.

Adapun jadwal penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat kepada Alat Kelengkapan DPR sebagai berikut:

  1. Waktu penerimaan delegasi masyarakat adalah pada hari kerja (Senin-Jum`at) mulai Pukul 09.00 - 15.00 WIB (waktu istirahat pukul 12.00-13.00 WIB).
  2. Jumlah peserta penyampaian aspirasi maksimal 25 (dua puluh lima) orang atau sesuai dengan kapasitas ruangan.
  3. Delegasi yang telah menyampaikan aspirasi ke DPR harus meninggalkan Komplek Gedung MPR/DPR/DPD sampai dengan pukul 18.00 WIB dan dilarang bermalam.
  4. Dalam keadaan memaksa, Sekretaris Jenderal DPR RI dapat meminta bantuan Pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk mempersilahkan delegasi meninggalkan Komplek Gedung MPR/DPR/DPD.

II. TATA CARA MENINJAU RAPAT DPR RI

Selain menyampaikan aspirasi, masyarakat baik perorangan maupun kelompok juga dapat meninjau rapat-rapat DPR, selama rapat tersebut dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Rapat.

Adapun tata cara meninjau rapat DPR sebagai berikut :

A. Permohonan Penyampaian Secara Online.

Dalam menyampaikan permohonan untuk meninjau rapat DPR, masyarakat dapat menyampaikan permohonan secara online melalui web : http://www.dpr.go.id.

Adapun prosesnya sebagai berikut:

  1. Buka web http://www.dpr.go.id;
  2. Pilih menu "Layanan" kemudian pilih menu "Rumah Aspirasi";
  3. Pada halaman "Rumah Aspirasi" pilih menu "Layanan" kemudian isi form PDM, Upload KTP, lalu Submit ;
  4. Anda akan mendapatkan Nomor Tiket;
  5. Dengan Nomor Tiket anda dapat mengecek status pengajuan anda.

B. Peninjau datang langsung ke Gedung DPR RI.

  1. Proses untuk Peninjau sebagai berikut:
    1. Peninjau mengisi Formulir Permohonan Meninjau dengan melengkapi foto copy KTP.
    2. Pemohon sebagaimana pada huruf a diatas akan diberikan Surat Ijin Meninjau Rapat dari Bagian Upacara dan Penyaluran Delegasi Masyarakat.
  2. Selama Peninjau hadir dalam rapat DPR, Peninjau wajib mentaati Tata Tertib yang berlaku. Peninjau tidak berhak untuk:
    1. Bersuara dan menyampaikan pendapat.
    2. Membawa senjata apapun (senjata api, senjata tajam, dan/atau sejenisnya).
    3. Membawa spanduk /poster dan/atau tulisan dalam bentuk apapun ke Ruang Rapat.
    4. Melakukan kegaduhan sehingga mengganggu jalannya rapat.
  3. Peninjau akan ditempatkan di tempat yang telah disediakan.
  4. Apabila Peninjau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Peninjau akan dikeluarkan dari Ruang Rapat. Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Tahun 2014 Pasal 278 ayat (2) menyatakan: "Ketua Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat". Ayat (3) menyatakan: "Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".
  5. Setelah selesai meninjau rapat, Peninjau diwajibkan untuk meninggalkan Komplek Gedung MPR/DPR/DPD.